Hukum Adat
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. ... Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
Puji syukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita semua
Berikut ini penulis mempersembahkan
sebuah makalah dengan judul “Sistem dan Dasar Berlakunya Hukum
Adat”, yang menurut saya dapat memberikan
manfaat besar bagi kita untuk dipelajari.
Melalui kata pengantar ini penulis
lebih dahulu meminta maaf dan memohon maklum bilamana isi makalah ini ada
kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat
atau menyinggung perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga
ALLAH SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat. Amin.
DAFTAR ISI
BAB I
Istilah kebiasaan merupakan istilah yang umum dipakai
dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga ada istilah adat yang juga
mempunyai persamaan dan perbedaan dengan
kebiasaan. Di dalam makalah ini akan membahas mengenai system hukum adat,
sumber hukum adat dan landasan-landasan hukum adat. Tetapi sebelum terjun pada
pokok pembahasan, haruslah sedikit membahas apa yang dimaksud dengan hukum adat
itu sendiri.
Hukum Adat
adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh rakyat dan diberlakukan untuk
rakyat itu sendiri dengan adanya suatu sanksi oleh ketua adat apabila aturan
tersebut dilanggar. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup
sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup pada suatu daerah tertentu. Landasan yang
biasanya disebut dengan dasar, di dalam hukum adat terdapat berbagai macam landasan, di mana landasan
tersebut membahas bagaimana hukum adat bisa berlaku di tengah-tengah
masyarakat. Landasan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam makalah ini yaitu,
Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis.
Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk teman-teman
semua, khususnya bagi pembaca dan
tentunya bagi saya sebagai penulis.
II. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud
system hukum adat?
2. Apa saja sumber hukum
adat?
3. Bagaimana dasar
berlakunya hukum adat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis?
III.
Tujuan Makalah
Untuk mengetahui dan Memahami isi dari rumusan masalah di atas.
Suatu system adalah susunan yang teratur dari berbagai
unsur, di mana unsur yang satu dan yang lain secara fungsional saling
bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Fuad Hasan menyatakan
bahwa suatu system adalah susunan yang berfungsi dan bergerak
(Koentjaraningrat), 1977: 14).
Apabila dibandingkan dengan hukum barat (hukum Eropa)
maka sistematik hukum adat sangat sederhana, bahkan kebanyakan tidak
sistematis. Misalnya saja uraian tentang hukum di dalam kitab hukum adat orang
lampung yang disebut Kuntra Raja Niti, tidak sistematik, oleh karena
tidak dikelompokkannya kaidah-kaidah hukum yang sama, uraian pasal-pasalnya
melompat-lopat.
Sistematika hukum adat mendekati system hukum inggris
yang disebut Common Law, sitematikannya berbeda dari Civil Law dari Eropa
Kontinental. Misalnya hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hak kebendaan
dan hak perorangan dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara
pidana.
1. Mendekati system
hukum Inggris
Menurut Djojodigoeno dikatan bahwa “dalam Negara Anglo
Saxon: di sana system Common Law tak lain dari system hukum adat, hanya
bahannya berlainan. Dalam system hukum adat bahannya ialah hukum Indonesia asli
sedang dalam system Common Law bahannya
memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kuno yang konon katanya telah
mengalami reception in complex” (Djojodigoeno, 1976: 30).
Common Law di Inggris berkembang sejak permulaan abad
XI di bawah kekuasaan Raja William the Conqueror, yang meletakkan dasar-dasar
pemerintahan pusat dan peradilan raja yang disebut “Curia Regis”, yaitu
peradilan yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Jadi di inggris
dikenal adanya “Juru Damai” yang disebut ‘Justice os th peace”. Hal ini mirip
dengan system peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia yang menyelesaiakn
perkara perselisihan secara damai. Walalupun di masa sekarang sudah jarang
berlaku, namun di inggris boleh saja seseorang menuntut seseorang lain di muka
hakim pidana tanpa melalui badan penuntut (Subarjati Hartono, 1971: 31).
2. Hukum publik dan
hukum privat
Hukum adat tidak seperti hukum Eropa yang membedakan
antara hukum yang bersifat public dan yang berrsifat perdata. Hukum public yang
menyangkut kepentingan umum sedangkan hukum perdata yang mengatur hubungan
antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain dan anggota masyarakat
terhadap badan Negara sebagai badan hukum.
Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan
dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Jadi tidak ada perbedaan antara
kepentingan umum dan kepentingan khusus.
3. Hak kebendaan dan hak
perorangan
Hukum adat tidak membedakan antara hak kebendaan yaitu
hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang, dan hak perseorangan yaitu
hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap
hak-haknya.
Menurut hukum barat setiap orang yang mempunyai hak
atas sesuatu benda, beerarti ia berkuasa untuk berbuat (menikmati, memakai,
mentransaksikan) benda miliknya itu dan seklaligus karenanya mempunyai hak
perorangan atas hak miliknya itu. Antara kedua hak itu tidak terpisah. Namun
menurut hukum adat hak-hak dan kebendaan dan hak-hak perseorangan itu, baik
berwujud benda ataupun tidak berwujud benda, seperti hak atas nyawa,
kehormatan, hak cipta dan lain-lainnya, tidak bersifat mutlak sebagai hak
pribadinya sendiri.
4. Pelanggaran perdata
dan pidana
Hukum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang
sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggran hukum pidana, ssehingga
perkara perdata diperiksa hakim perdata dan perkara pidana diperiksa hakim
pidana. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan seseorang,
diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekalihgus dalam suatu persidangan
yang tidak terpisah.
1. Adat atau kebiasaan
masyarakat sekitar
Tak bisa dipungkiri bahwa sebuah hukum adat bersumber
dari kebiasaan rakyat atau masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu. Hal ini karena
sebuah masyarakat tak akan pernah terlepas dari berbagai kebiasaan, baik
kebiasaan yang bersifat kultus atau tidak.
2. Kebudayaan
tradisional rakyat
Selain tak bisa lepas dari kebiasaan, hukum adat juga
selalu diidentikkan dengan hukum yang bersifat tradisional. Hal ini karena
hukum adat telah dianut oleh masyarakat bahkan jauh sebelum kemerdekaan dan
dibentukan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menggeser peran
hukum adat itu sendiri. Meskipun demikian, masih ada beberapa wilayah yang
mempertahankan warisan leluhur berupa hukum adat.
3. Kaidah dari
kebudayaan asli Indonesia
Banyak masyarakat yang menganggap bahwa apa yang telah
diberikan oleh leluhur adalah warisan budaya yang harus senantiasa dipelihara.
Ini adalah sumber kuat dari hukum adat yakni bahwa sebuah hukum merupakan
warisan leluhur yang harus tetap dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan
zaman tanpa merubah unsur dari hukum asli itu sendiri.
4. Pepatah adat
Pepatah adat adalah salah satu contoh warisan yang benar-benar
dianut oleh masyarakat adat. Hal ini karena pepatah adat biasanya syarat akan
makna filosofis. Inilah yang menjadikan pepatah adat menjadi sumber dari hukum
adat untuk masyarakat tertentu.
5. Dokumen atau
naskah-naskah yang ada pada masa itu
Biasanya naskah memuat tentang bagaimana cara hidup
yang baik dan bermakna serta menjadi manusia yang sempurna. Dari sinilah hukum
adat bisa terlahir. Manusia yang percaya dan menganut pada sebuah naskah-naskah
kuno berisi tentang ajaran hidup menjadikan hal tersebut sebagai hukum adat
yang harus mereka taati dan patuhi. Naskah yang dimaksud di sini bisa berupa
naskah kuno yang berasal dari para leluhur yang hidup di zaman sebelum
masyarakat adat tersebut hidup. Selain itu, ada juga naskah-naskah yang diterbitkan
oleh raja demi mengatur masyarakat. Kebiasaan tersebut memunculkan sebuah hukum
yang dipatuhi oleh masyarakat pada masa itu.
Hukum adat
secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila
sebagai pandangan hidup atau falsafah
hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat yang
sebenarnya sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir
Pancasila. seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan
keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Dan
inilah yang merupakan filosofi berlakunya hukum adat. Masyarakat hukum adat
dibentuk oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara
hidup gotong-royong, dimana kepentingan
bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh
kepentingan bersama (bermuatan publik). Cara hidup ini berawal dari adanya
asumsi masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang akan menjadikan
masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan atau dapat pula disebut pandangan
komunalistik.
Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di
Indonesia sesuai dengan
perkembangan zaman yang bersifat luwes,
fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang
meliputi pokok pokok pikiran yang menjiwai cita-cita hukum negara baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis.
Penegasan
Pancasila sebagai sumber tertib
hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar
pada kebudayaan rakyat
sehingga dapat menjelmakan
perasaan hukum yang
nyata dan hidup di kalangan
rakyat dan mencerminkan
kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Muhammad, 1977: 33).
Telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada sekarang
ini berada pada masa transisi. Artinya, suatu masa atau periode dimana terjadi
pergantian nilai- nilai atau kaidah- kaidah di dalam masyarakat yang
kehidupannya lebih baik. Dari sudut kebudayaan dan struktur sosialnya, maka
masyarakatnya bersifat pluralistik atau majemuk. Sedangkan dari tatanan
hukumnya sedang terjadi perubahan dari tatanan hukum tidak tertulis ke dalam
hukum tertulis. Meskipun eksistensi hukum tidak tertulis tetap hidup dan
berkembang di sebagian besar masyarakat hukum adat. Aspek pokok yang menyebabkan hukum adat tetap
berlaku, diantaranya yaitu (Wiratama, 2005: 201).
1. Hukum adat menjadi
Pembina dalam hukum nasional.
2. Hukum adat sebagai
sebagai sarana sosial kontrol.
3. Hukum adat sesuai
dengan fungsi hukum, yaitu sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial
yang sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga
masyarakat didalam proses interaksi sosial. Di dalam sosiologis, masalah
kepatuhan terhadap kaidah- kaidah telah menjadi pokok permasalahan, yang pada
umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar- dasar dari kepatuhan tersebut.
Dengan adanya masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai-
nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi- konsepsi abstrak di dalam diri
manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki
atau yang sepantasnya.
Hukum
adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan
mengikatnya pada masyarakat yang mendukung hukum adat tersebut yang terutama
berpangkal pada perasaan keadilannya. Menurut ter Haar bahwa di dalam mengambil
keputusan di dalam hukum adat, harus dilakukan dengan memperhatikan sistem
hukum, kenyataan sosial dan prikemanusiaan (Soekanto, 1983: 321).
Masyarakat hukum adat mempunyai struktur yang sifatnya
territorial genealogis ( dalam hal unsur- unsur territorial/geografis adalah
lebih kuat daripada genealogis/ keturunan). Masyarakat hukum adat yang
strukturnya bersifat genealogis (menurut azas kedarahan (keturunan) ialah
masyarakat hukum adat yang anggota- anggotanya merasa terikat dalam suatu
ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari keturunan
yang sama.
Hukum adat hanya berlaku secara sosial geografis,
dalam artian bahwa hukum yang berlaku hanya melingkupi daerah sosial masyarakat
tertentu, seperti suku Toraja yang meliputi daerah Ampana, Bada, Baku, Banasu,
Banceya, dll, Suku Bugis yang meliputi daerah Sulawesi, Suku Jawa meliputi
daerah Jawa, Sunda, Madura. Dengan adanya hal itu memungkinkan timbulnya
berbagai corak hukum adat yang mencakup masing-masing suku dan tidak berlaku
antara suku satu dengan yang lain.
Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan senantiasa
tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup
yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup dalam
system tersebut. Mereka mengetahui, mamahami, menaati dan menghargai hukum
tersebut. Hukum adat berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal
dari Belanda (atas dasar konkordasi), yang merupakan hukum asing bagi
masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut.
Berbeda
dengan hukum adat yang berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat,
hukum positif memiliki sifat elastisitas
hukum tak secara periodikal berubah,
sehingga masih diragukan hukum
baik yang berbentuk tidak tertulis “Jus non Scriptum”maupun tertulis “Jus
Scriptum” untuk dijadikan salah satu sandaran hukum materiil di Indonesia.
Hukum adat memiliki titik persamaan dengan hukum materiil yang formal negara,
Kajian-kajian bahasan peraturan yang mengatur delik adalah sama, meskipun dalam
pemberian sanksi berbeda sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat
dan hukum positif menjadi unsur- unsur yang menyusun tata hukum di negara yang
sedang berkembang seperti Indonesia. Indonesia memiliki warisan berupa tata
hukum yang bersifat pluralistik, dimana sistem hukum tradisional berlaku secara
berdampingan dengan hukum positif/ hukum Negara (Wiratama, 2005: 85).
Beberapa dasar Yuridis mengenai hukum adat, dimana
Hukum adat dikaji dari segi Pasal Undang-undang dari Pasal II aturan peralihan
UUD 1945 dan UU No. 19 tahun 1964 L.N No. 107 tahun 1964 tentang pokok
kekuasaan kehakiman, dimana disebutkan “ Segala Badan Negara dan Peraturan yang
ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-undang Dasar ini”. Pada tanggal 10 Oktober 1945 dirumuskannya Peraturan
No. 2 yang hukum perdata materiil berlaku secara konkordansi bagi hukum eropa,
yakni dimana secara jelas akan berlaku hukum-hukum itu bagi orang eropa
melainkan ketika berada pada posisi pensejajaran dengan kondisi di Indonesia
yang mungkin tak dapat diselesaikan oleh hukum materiil.
Ketika belum adanya hukum secara tertulis (yang dalam
masalah ini hukum materiil formal yaitu Undang-undang) maka secara otomatis
hukum-hukum yang tak baku (yang tak berlaku melingkupi Nasional) dapat mengisi
kekosongan hukum dalam masalah itu. Menurut UUD maupun Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950 karena belum dirumuskan perundang-undangan yang baru
memuat dasar hukum, berlakunya hukum adat masih memiliki ruang yang disesuaikan
dengan permasalahan yang termuat didalam kajian kasus dan fenomena dalam
masyarakat. Hukum adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum
disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan.
Hukum yang timbul dalam Hukum adat merupakan
bentuk-bentuk plural dari jati diri bangsa. Hukum adat adalah tanggapan
masing-masing adat istiadat dan kebudayaan yang menanggapi kasus-kasus
kemasyarakatan, walaupun memang secara umum kebanyakan sanksi atas dosa sosial
tersebut masih berupa hukuman-hukuman moral maupun tanggapan sopan-santun.
Pemetaan hukum adat di Indonesia disesuaikan dengan
jumlah dari suku maupun komunitas kemasyarakatan yang tak hanya terbatas pada
letak geografis, hukum adat disejajarkan dengan hukum positif lainnya dan lebih dekat dengan kondisional
masyarakat yang menjalankannya.
Dasar Yuridis yang digunakan sebagai pendasaran dan
pengakuan keabsahan hukum adat untuk berlaku ditengah-tengah masyarakat adalah
sebagai berikut (Wignjodipoero, 1995: 53).
· Pada Masa Kedudukan
Belanda yang menjadi sandaran sebagai : Indische Staatsregeling (IS), sistem
hkm pluralism, Pasal 131 ayat (2) point a dan point b.
· Pada Masa Pendudukan
Jepang yang menjadi Poin penting Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) isi:
“Semua badan-badan pemerintah & kekuasaannya, hukum & UU dari pemerintah yg dahulu, tetap diakui sah
buat sementara waktu saja, asal tidak
bertentangan dengan peraturan militer”.
· Pada Masa setelah
Kemerdekaan yang menjadi penguat posisi hukum adat adalah pada Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara & peraturan yg ada
masih berlaku selama belum diadakan yg baru menurut UUD ini” dan Pasal 104 ayat
(1) UUDS 1950 yaitu “Segala kputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya
& dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan UU & aturan-aturan hukum
adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.
· Pada Masa sekarang yang
menjadi dasar hukum adalah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman Pasal 25 ayat (1) “Segala putusan pengadilan selain harus memuat
alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili”. (Penjelasan cukup jelas) dan Pasal 28 ayat
(1) “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan
hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
1.
Sistematika hukum adat mendekati system hukum inggris yang disebut Common Law,
sitematikannya berbeda dari Civil Law dari Eropa Kontinental.
2.
Sumber hukum adat
a. Adat masyarakat
sekitar
b. Kebudayaan
tradisional rakyat
c. Kaidah dari
kebudayaan asli Indonesia
d. Pepatah adat
e. Dokumen atau
naskah-naskah yang ada pada masa itu
3. berlakunya hukum adat
di Indonesia itu memiliki dasar- dasar atau landasan yang dilihat dari beberapa
sudut pandang, diantaranya yaitu dilihat dari sudut pandang filosofis,
sosiologis, dan yuridis. Dasar – dasar berlakunya hukum adat itu diantaranya
yaitu:
a. Pancasila
merupakan kristalisasi dari hukum adat sehingga, nilai-nilai luhur yang
terkandung didalam hukum adat sama dengan yang terkandung didalam butir-butir
Pancasila.
b. Hukum Adat yang
dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak
bertentangan dengan perundang-undangan.
c. Hukum adat
memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum posisif Indosesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian
sosial, dan mengusahakan kemaslahatan sebagai tujuan bersama.
Hadikusuma.
Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Penerbit
Mandar Maju.
Muhammad.
Bushar. 1977. Asas- asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Soekanto.
Soerjono. 1983. Hukum Adat Indonesi. Jakarta: Raja Wali Press..
Wignjodipoero.
Soerojo. 1995. Pengantar dan asas-
asas Hukum Adat. Jakarta : PT.Gunung Agung.
Wiratama. I
Gede. 2005. Hukum Adat Indonesia: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.


Trims
BalasHapus